-->

Perlu Dipahami Perangkat Desa Lama itu Ilegal dan Melaporkan Kepala Desa itu sama halnya Gol Bunuh Diri


LAPORAN PERANGKAT DESA LAMA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN OLEH KEPALA DESA

Ketentuan-ketentuan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah Kepala Desa defenitif terpilih system pemerintahan desa menjadi berubah. Perubahan tersebut tak lain adalah dari sisi Perangkat Desa/Aparat Desa.

Banyak Kepala Desa mengganti Aparat Desa/Perangkat Desa untuk membantu Pemerintahannya di Desa. Namun atas keputusan tersebut menjadi sebuah persoalan yang penting untuk dibicarakan dan diselesaikan, karena akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di desa.

Pengaduan-pengaduan Perangkat Desa Lama (diberhentikan) terus dilakukan dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kejaksaan/Kepolisian menuntut untuk dievaluasi kembali Keputusan Kepala Desa tersebut. Adapun dasar hukum yang selalu disampaikan oleh Pelapor adalah sebagai berikut

https://worldcryptocurenccy.blogspot.com/search/label/Desa%20Membangun
1.    UU Nomor 6 Tahun 2014
2.    Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
3.    SE Ditjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD
4.    SE Bupati Nias Selatan 140/5218/DPMD/2020

Jika dipahami lebih dalam, bahwa salah satu syarat menjadi Perangkat Desa adalah surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat setempat.

1. Ketika yang bersangkutan dulunya menjadi perangkat desa, apakah sudah ada rekomendasi  yang dikeluarkan dari Kecamatan? Jika tidak berarti yang bersangkutan adalah perangkat desa ILEGAL dan berhak mengembalikan tunjangan maupun gaji ke kas Negara.
2.  Ketika menjabat sebagai perangkat desa dulunya, apakah sudah memenuhi kriteria menjadi bagian dari pemerintahan desa? Jika tidak anda Ilegal
3.  Seorang Perangkat Desa harus mampu menguasai sistem administrasi di Pemerintahan Desa misalnya masalah mengoperasikan kompoter


Dari 3 poin singkat diatas, tentunya harus dipahami bahwa Perangkat Desa Lama maupun yang Baru di angkat harus benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya oleh kepala desa harus transparan melalui penjaringan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Anda mungkin menyukai postingan ini