-->

Musyawarah Desa Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2019


MUSYAWARAH DESA
BERDASARKAN PERMENDESA PDTT NOMOR 16 TAHUN 2019 (Ringkasan)



DEFINISI

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

KEDUDUKAN

Sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi UndangUndang Desa; Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

FUNGSI

Untuk mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

AZAS

a.  musyawarah mufakat;
b.  keadilan;
c.  keterbukaan;
d.  transparan;
e.  akuntabel
f.   partisipatif
g.  demokratis;  
h.  kesetaraan.

MATERI

Hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa, yang meliputi:
a.  penataan Desa;
b.  perencanaan Desa;
c.  kerja sama Desa;
d.  rencana investasi yang masuk ke Desa
e.  pembentukan Badan Usaha Milik Desa;  
f.   penambahan dan pelepasan aset;
g.  kejadian luar biasa.

PELAKSANA

Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah
Desa.

JENIS

Musyawarah Desa terdiri atas 2 (dua) jenis:
a.  Musyawarah Desa terencana;
1)  Musyawarah desa terencana adalah dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa pada tahun sebelumnya.
2)  Meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.


3)  Disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.

b.  Musyawarah Desa insidental.
1) Musyawarah Desa insidental adalah merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak.
2)  Dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya
Musyawarah Desa. Dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
a.  pembahasan kondisi;
b.  penanganan.
3)  Hasil    pembahasan    Musyawarah    Desa    insidental    dituangkan    dalam
Berita Acara.
4)  Berita Acara Musyawarah Desa insidental ditetapkan oleh Kepala Desa.

PELAKU

Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas:
a.  Pemerintah Desa;
b.  Badan Permusyawaratan Desa;
c.  Unsur masyarakat. Meliputi:
1)  Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2)  Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya;
3)  Kelompok Masyarakat;
4)  Organisasi Kemasyarakatan;
5)  Organisasi Priofesi;
6)  Manakala diperlukan, bisa mengundang:
a)  Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b)  investor;
c)  akademisi;
d)  praktisi;
e)  organisasi sosial masyarakat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Pemerintah Desa bertugas:
a.  Melaksanakan  koordinasi  dengan  para  pihak  terkait  hal  strategis  yang  akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
b.  Menyiapkan dukungan anggaran yang dialokasikan dalam APB Desa. c.  Mempersiapkan materi pembahasan;
1)  konsepsi;
2)  kajian;
3)  kebijakan dan dasar hukum;
4)  analisis dampak;
5)  hal lainnya.
d.  Bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPD

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa BPD bertugas:
a.  Mempersiapkan  Musyawarah  Desa  sesuai  rencana  kegiatan  dan  Rencana
Anggaran Biaya;
b.  Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Kepala Desa;
c.  Membentuk panitia pelaksana;


d.  Menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;
e.  Menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Desa;
f.    Menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi;
g.  Menyampaikan  pandangan  resmi  hal  strategis  yang  dimusyawarahkan  dan dituangkan dalam berita acara.

BPD bertanggungjawab memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

HAK DAN KEWAJIBAN UNSUR MASYARAKAT

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berhak:
a.  Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
b.  Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
c.  Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
d.  Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab;
e.  Mendapatkan  perlindungan  dari  gangguan,  ancaman,  dan  tekanan  selama berlangsungnya Musyawarah Desa

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berkewajiban:
a.  Merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
b.  Mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
c.  Berperan   serta   secara   aktif   dalam   Musyawarah   Desa   yang   demokratis, transparan, dan akuntabel;
d.  Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram;
e.  Melaksanakan  nilai-nilai  permusyawaratan,  permufakatan,  kekeluargaan,  dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

TATA CARA MUSYAWARAH DESA Tahapan Musyawarah Desa terdiri atas: a.  Persiapan;
1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, meliputi:
a)  pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
b)  sarana dan prasarana pendukung;
c)  peserta undangan dan pendamping.
2)  Rencana anggaran biaya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.
3)  BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Desa perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi:
a) permintaan  untuk  menyiapkan  bahan  pembahasan  berupa  dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan;
b)  penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa;
c)  penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Desa.
4)  BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah.


5)  Pandangan resmi BPD dimuat dalam berita acara hasil Musyawarah BPD.
6)  Berita acara hasil Musyawarah BPD ditetapkan oleh pimpinan dan/atau unsur
BPD.
7) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela. terdiri atas:
a)  ketua: sekretaris BPD;
b)  anggota:
1)  unsur BPD;
2)  unsur perangkat Desa;
3)  unsur LKD;
8)  Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Desa menyiapkan:
a)  kepesertaan Musyawarah Desa;
b)  jadwal kegiatan;
c)  tempat kegiatan;
d)  sarana pendukung kegiatan.

b.  Pelaksanaan.

1)  Kepesertaan Musyawarah Desa terdiri atas:
a)  peserta;
1)  Peserta berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.
2)  Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa.
3)  Peserta diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.
4)  Dalam hal terdapat masyarakat Desa yang berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.
b)  undangan.
1) setiap orang selain warga Desa yang diundang hadir sebagai undangan.
2)  unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3)  tenaga Pendamping Profesional;
4)  bintara pembina desa; dan/atau
5)  bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

2)  Jadwal kegiatan disusun dengan ketentuan:
a)  diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
b)  diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari;
c)  tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional.
d)  disesuaikan  dengan  kondisi  objektif,  kearifan  lokal,  dan  sosial  budaya masyarakat.

3)  Tempat kegiatan dapat dilaksanakan pada:
a)  gedung balai desa;
b)  gedung pertemuan milik Desa;
c)  lapangan Desa;
d)  rumah warga Desa;
e)  gedung sekolah yang ada di Desa;
f)   tempat layak lainnya sesuai kondisi objektif dan kearifan lokal. g)  harus berada di wilayah Desa.


4)  Sarana pendukung kegiatan paling sedikit berupa:
a)  konsumsi;
b)  meja dan kursi;
c)  tenda;
d)  pengeras suara e)  papan tulis;
f)   alat tulis kantor (ATK).
g)  Penyediaan sarana pendukung kegiatan dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di Desa.
h)  Dalam  hal sarana pendukung kegiatan tidak mencukupi,  panitia dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong masyarakat, pinjam meminjam, dan/atau sewa.
i)   Biaya sewa merupakan bagian dari anggaran Musyawarah Desa.

5)  Sebelum  pelaksanaan  Musyawarah  Desa,  perwakilan  unsur  masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk:
a)  menyiapkan data pendukung;
b)  menggali dan menampung aspirasi melalui:
1)  Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2)  Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya;
3)  Musyawarah Kelompok Masyarakat;
4)  Musyawarah Organisasi Kemasyarakatan;
5)  Musyawarah Organisasi Priofesi;
c)  membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.
d)  Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan dilampiri notula dan data yang diperlukan.

6)  Pimpinan Musyawarah Desa
a)  Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
b)  Salah satu dari anggota BPD dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Desa.
c)  Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPD atau anggota BPD lainnya.
d) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

7)  Tata cara Musyawarah Desa
Pelaksanaan    kegiatan    Musyawarah    Desa    adalah    rangkaian    proses
Musyawarah Desa yang terdiri atas:
a)  Registrasi peserta.
b)  Penyampaian tata tertib Musyawarah Desa. c)  Sidang Pleno 1 dengan agenda:
1)  Pemaparan  Pemerintah  Desa  tentang  konsepsi  hal  strategis  yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
2)  Pandangan resmi BPD.
3)  Pandangan umum Peserta. d)  Diskusi Kelompok
Forum diskusi yang dilakukan dalam Musyawarah Desa untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan di musyawarahkan. Hasil diskusi kelompok berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno 2.
e)  Sidang Pleno 2
Forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan dan menyepakati berita acara hasil Musyawarah Desa. Pengambilan keputusan mengenai hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa diutamakan melalui musyawarah mufakat.
f)   Kesimpulan


Penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara Musyawarah Desa.

TINDAK LANJUT

Pasca pelaksanaan Musyawarah Desa hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam Berita Acara dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan jejaring informasi yang ada di Desa, media dan jejaring informasi yang dapat digunakan antara lain:
a.  situs laman desa;
b.  majalah desa;
c.  koran desa;
d.  radio komunitas;
e.  kegiatan keagamaan;
f.   rapat umum di desa;
g.  forum lain yang dapat  digunakan untuk mensosialisasikan hasil  Musyawarah
Desa.

Sesuai dengan hasil keputusan yang disepakati tindak lanjut Musyawarah Desa adalah bentuk pelaksanaan keputusan mengenai hal strategis yang di musyawarahkan antara lain:
a.  Pelaksanaan penataan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
b.  Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengan (RPJM Desa) dan rencana pembangunan tahunan desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
c.  Pelaksanaan kerjasama desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala
Desa.
d.  Realisasi investasi yang masuk ke Desa yang dituangkan dengan  Perjanjian kepala Desa dengan Pihak Ketiga.
e.  Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa.  
f.   Penambahan dan pelepasan aset berdasarkan peraturan Desa.
g.  Penanganan kejadian luar biasa berdasarkan Peraturan Desa dan Keputusan
Kepala Desa.

TINDAK LANJUT HASIL MUSYAWARAH DESA

Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa berupa:
a.  Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama BPD. b.  Peraturan Bersama kepala Desa.
c.  Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga. d.  Keputusan kepala desa.

BPD bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa. BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan di Desa sebagai dampak dari adanya ketidak sepakatan antar peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil keputusan yang diambil dalam proses penyelesaian penyelesaian bersifat final bagi para pihak dan ditetapkan dalam berita


acara yang ditandatangani oleh pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Mekanisme penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui :

a.    Musyawarah  para  pihak  difasilitasi  pejabat  terkait  yang  mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b.    Fasilitasi penyelesaian perselisihan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh pejabat yang diberikan penugasan adalah
1)  Kepala/Staf Instansi Sektoral Terkait.
2)  Camat/Kepala Seksi di Kecamatan.
3)  Pejabat lain yang ditugaskan.

Anda mungkin menyukai postingan ini