-->

Inilah Dasar Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa







DASAR HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA




Apakah Bisa Kepala Desa Memberhentikan dan Mengangkat Perangkat Desa? Apakah melanggar UU Desa jika seorang kepala desa yang baru terpilih mengganti seluruh aparat desa yang sudah lama? atau Bolehkah kepala Desa dapat mengganti seluruh Perangkat Desa? Ini menjadi sebuah dilema bagi masyarakat tak lain penegak hukum dan terlebih dengan Aparat Desa dan Kepala Desa.

Pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kepala desa tidak dapat mengangkat perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat. Dalam beberapa aturan terkait dengan pengangkatan perangkat desa, tidak ada aturan yang secara ekspilisit menjelaskan apakah pemberhentian atau pengangkatan tersebut dapat dilakukan terhadap seluruh perangkat desa atau tidak.

Untuk lebih jelasnya mari simak baik-baik bagaimana Mekanisme Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa atau Aparat Desa oleh Kepala Desa melalui Surat Rekomendasi dari Camat.

 Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2017.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa berdasarkan Kewenangan Kepala Desa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2 (b) bahwa Kepala Desa berkewenangan untuk Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, tentunya berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan secara rinci dibawah ini:

A.  Mekanisme dalam Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yakni :
a.  Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
b.  Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
c.   Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
d.  Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
e.  Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
f.    Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
g.  Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
h.    Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Sedangkan mekanisme dalam  Pemberhentian Perangkat Desa

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan  Camat. Perangkat Desa berhenti karena:
a.  Meninggal dunia;
b.  Permintaan sendiri; dan
c.   Diberhentikan.

(2)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a.    Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b.    Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.    Berhalangan tetap;
d.    Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
e.    Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

A.   Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat 1).

Persyaratan Umum Perangkat Desa sebagai berikut:
1. Pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat,
2. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, dan
3. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Persyaratan Khusus Perangkat Desa
Persyaratan khusus Perangkat Desa yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat desa setempat dan syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Kelengkapan Persyaratan Administrasi Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3, terdiri atas:
a.    Kartu tanda penduduk;
b.    Surat keterangan tanda penduduk;
c.    Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
d.    Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e.    Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
f.     Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
g.    Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
h.    Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
i.      Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

 Sekian, semoga bisa dipahami.... Meski demikian, menurut hemat kami, jika perangkat desa yang lama memang harus diberhentikan (untuk kemudian diganti dan diangkat perangkat desa yang baru), tentu harus ada alasan hukumnya dan sesuai mekanismenya.

Tag: pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pdfpengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalampengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam permendagri 83 tahun 2015peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desask pengangkatan dan pemberhentian perangkat desapermendagri pengangkatan dan pemberhentian perangkat desaaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desamekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desanaskah akademik pengangkatan dan pemberhentian perangkat desaperaturan bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desacara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desatata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desacontoh perdes pengangkatan dan pemberhentian perangkat desacontoh sk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terbarucontoh perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desaketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalamketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam perdaperaturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desaperaturan desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desaperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desaperaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desauu yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desaundang undang yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desaregulasi yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desapermendagri no 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desaperaturan menteri dalam negeri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desapermendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 2019permendagri tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desapermendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desapermendagri 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desapengangkatan dan pemberhentian sekdespermendagri 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desapermen 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.


Anda mungkin menyukai postingan ini

1 komentar

  1. Brokoksss222
    woi itu tag nya maksudne apa wee...
    panjang sekali jadi.