-->

Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Informasi Publik di Desa 2020


CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK DESA TAHUN 2020

https://worldcryptocurenccy.blogspot.com/search/label/Edukasi



*Daftar Isi Desa Membangun*



 

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan informasi dapat mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa. Peraturan Komisi Informasi ini mengatur informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, pelayanan informasi publik desa, permohonan, keberatan dan penyelesaian informasi publik desa. Dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik desa dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa). Sekretaris Desa/perangkat lain yang ditunjuk menjabat sebagai PPID Desa. PPID Desa bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik desa  yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik desa. Keterbukaan informasi akan mendorong hal-hal positif dan mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang baik, yaitu : 

1) dibukanya akses masyarakat terhadap informasi publik akan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan desa, 


2) menghindarkan dari kecurigaan atau rumor negatif masyarakat dalam pemerintahan desa, 


3) mencegah korupsi dan penyalahgunaan informasi dan 


4) membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Dengan adanya keterbukaan maka masyarakat akan memiliki andil besar dan turut berkontribusi positif dalam pembangunan desa.

Dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 diuraikan sbb:

Pasal 13


(1) Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) PPID Desa wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik Desa, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik Desa.

(3) PPID Desa wajib mencatat permintaan Informasi Publik Desa yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) PPID Desa wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, yang berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b. PPID Desa wajib memberitahukan Badan Publik Desa yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;




Baca Juga:





c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.



*Daftar Isi Desa Membangun*




Tag : Standar. Layanan Informasi Publik Desa, Pengajuan informasi publik, permendagri no 3 tahun 2017, peraturan tentang sop terbaru 2018, uu keterbukaan informasi publik, dasar hukum penyusunan sop, dasar hukum kip, pengertian informasi publik, prinsip keterbukaan informasi publik, peraturan informasi publik
 


Terimakasih.
Semoga Bermanfaat.

Anda mungkin menyukai postingan ini